Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam kabinet baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menko Perekonomian, AHY akan membawahi lima kementerian strategis yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi dan pembangunan nasional. Kementerian yang berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian AHY meliputi:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
   Kementerian ini bertanggung jawab atas pengelolaan pertanahan, tata ruang, dan agraria di Indonesia. Masalah lahan dan konflik agraria kerap menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam sektor infrastruktur dan investasi.
2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
   Mengurus transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, Kemenhub berperan penting dalam mendukung konektivitas nasional yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan infrastruktur transportasi diyakini akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.
3. Kementerian Perindustrian
   Kementerian ini berperan dalam memajukan sektor industri, yang menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia. Di bawah koordinasi AHY, diharapkan adanya percepatan industrialisasi serta peningkatan daya saing produk nasional.
4. Kementerian Perdagangan
   Urusan perdagangan dalam negeri dan internasional menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Ini mencakup diplomasi perdagangan, ekspor-impor, serta kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia dan melindungi pasar domestik.
5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)
   Kementerian ini fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah serta koperasi, yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Di bawah koordinasi AHY, program-program yang mendukung UMKM diharapkan terus ditingkatkan, terutama dalam hal akses pembiayaan, pasar, dan teknologi.

Dengan kelima kementerian ini, AHY dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam memajukan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mengatasi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Koordinasi yang baik antara kementerian-kementerian di bawah naungannya akan sangat berpengaruh pada pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintahan baru.