Jakarta – Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menuai kritik keras setelah surat undangan acara haul, Hari Santri, dan tasyakuran yang menggunakan kop surat dan stempel resmi kementerian beredar di media sosial. Kritik tersebut datang dari Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, yang menilai penggunaan atribut resmi kementerian untuk acara pribadi sebagai pelanggaran etika.

Dalam unggahan di Instagram, Mahfud MD mengungkap bahwa surat undangan yang diterima teman dekatnya itu berkop Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Surat tersebut berisi undangan untuk memperingati haul Ibunda Yandri, Hj. Biasmawati binti Baddin, yang digelar di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun di Serang, Banten, pada 22 Oktober 2024. Surat itu juga mengundang kepala desa, staf desa, serta beberapa tokoh masyarakat.

Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa penggunaan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara pribadi adalah tindakan yang tidak sesuai. Ia mengingatkan bahwa simbol-simbol pemerintahan harus digunakan dengan hati-hati dan hanya untuk keperluan resmi kementerian.

“Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga termasuk untuk ponpes dan ormas sekalipun,” tulis Mahfud MD dalam unggahannya.

Kritik semakin deras setelah surat undangan tersebut viral di media sosial. Banyak netizen yang menduga bahwa acara haul ini merupakan upaya terselubung untuk mendukung Ratu Rachmatuzakiyah, istri Yandri Susanto, yang saat ini maju sebagai calon bupati dalam Pilkada Kabupaten Serang 2024. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa surat resmi kementerian mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye.

Mahfud MD juga menyampaikan pesan kepada para menteri yang baru dilantik, termasuk Yandri Susanto, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam penggunaan simbol-simbol negara.

Kasus ini menjadi perhatian besar publik dan media, menimbulkan kritik terhadap etika penggunaan fasilitas pemerintah untuk keperluan pribadi. Ini juga menjadi pengingat bagi pejabat publik untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.