Jakarta, Di tengah beragam tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, Kabinet Merah Putih dihadapkan pada tugas yang sangat penting dan penuh tanggung jawab. Tugas utama kabinet ini tidak hanya berkisar pada pemenuhan agenda politik, tetapi juga pada upaya menjaga kedaulatan negara dan mensejahterakan seluruh rakyat.

Salah satu fokus utama Kabinet Merah Putih adalah memperkuat ketahanan nasional. Dalam era globalisasi yang terus berkembang, isu-isu seperti keamanan, ekonomi, dan sosial semakin kompleks. Kabinet ini berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang bersifat inklusif, yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan nasional.

Sebagai ujung tombak dalam memimpin bangsa, tugas utama Kabinet Merah Putih adalah menjadi pelayan publik yang tulus, menyatukan berbagai elemen masyarakat demi mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan kabinet ini dapat mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, berdaulat, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

Apa saja kementerian yang ada di dalam Kabinet Merah Putih? Berikut beritadigital.com merangkumnya :

• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
• Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memiliki tanggung jawab penting dalam mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah. Tugas utama mereka mencakup:
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Kejaksaan Agung Republik Indonesia
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Instansi lain yang dianggap perlu

Menurut kebijakan yang berlaku, instansi tambahan tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan isu-isu politik dan keamanan berjalan dengan efektif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengkoordinasikan beberapa kementerian yang berfokus pada pengembangan ekonomi, antara lain:

• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Badan Usaha Milik Negara
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Kementerian Pariwisata
• Instansi lain yang dianggap perlu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki peran untuk mengoordinasikan kementerian yang berfokus pada pengembangan manusia dan budaya, yaitu:

• Kementerian Agama
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
• Kementerian Pemuda dan Olahraga
• Instansi lain yang dianggap perlu

Melalui koordinasi ini, diharapkan setiap kementerian dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan memiliki peran kunci dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Berikut adalah kementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Kewilayahan:

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Transmigrasi
• Kementerian Perhubungan
• Instansi lain yang dianggap perlu

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan setiap aspek pembangunan wilayah dapat berjalan secara sinergis, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kementerian yang fokus pada penguatan masyarakat. Berikut adalah kementerian yang termasuk dalam koordinasi ini:

• Kementerian Sosial
• Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Koperasi
• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
• Instansi lain yang dianggap perlu

Koordinasi yang baik di antara kementerian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang efektif dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan badan terkait. Tugas ini mencakup:

• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
• Badan Pangan Nasional
• Badan Gizi Nasional
• Instansi lain yang dianggap perlu

Adapun yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pangan adalah Zulkifli Hasan

Perubahan Struktur Organisasi Kabinet Merah Putih diatur Melalui Perpres 139/202 yang didalamnya Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet akan diintegrasikan ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Perpres tersebut juga mencakup ketentuan peralihan yang menegaskan bahwa seluruh sumber daya manusia yang menduduki jabatan sesuai nomenklatur di kementerian dan lembaga akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini akan berlangsung sampai adanya pengaturan lebih lanjut berdasarkan perpres yang mengatur organisasi dan tata kerja masing-masing kementerian dan lembaga.

Penataan organisasi kementerian dan lembaga yang dimaksud dalam Perpres ini harus diselesaikan paling lambat pada 31 Desember 2024. Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan di Jakarta pada 21 Oktober 2024.