Jakarta – 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau yang dikenal sebagai Tom Lembong, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini mencuat karena pemberian izin impor gula di tengah situasi stok gula yang diklaim mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, Lembong diduga memberikan izin impor gula saat Indonesia tidak mengalami kekurangan gula. Hal ini didasarkan pada hasil rapat koordinasi antarkementerian yang digelar pada 12 Mei 2015, yang menyimpulkan bahwa Indonesia saat itu mengalami surplus gula. Meskipun demikian, Lembong tetap memberikan izin impor gula sebesar 105.000 ton kepada PT AP, sebuah perusahaan swasta.

Pada 2015, pemerintah melalui rapat antarkementerian memutuskan bahwa stok gula dalam negeri mencukupi kebutuhan nasional, sehingga tidak ada alasan kuat untuk membuka keran impor. Namun, Lembong diduga bertindak sepihak dengan menerbitkan izin impor gula kristal mentah kepada PT AP, yang kemudian diolah menjadi gula kristal murni. Keputusan ini, menurut Abdul, diambil tanpa koordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Perindustrian, yang semestinya memiliki kewenangan untuk menilai kebutuhan gula nasional.

Langkah ini menimbulkan kecurigaan karena izin impor gula kristal mentah biasanya hanya diberikan kepada perusahaan BUMN, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004. Dengan memberikan izin kepada perusahaan swasta, Lembong diduga melanggar aturan yang berlaku dan membuka peluang untuk praktik yang merugikan negara.

Keputusan yang diambil oleh Lembong ini tidak hanya melanggar regulasi yang ada tetapi juga dianggap merugikan industri gula dalam negeri. Impor gula mentah dalam jumlah besar di tengah surplus gula lokal dikhawatirkan menekan harga gula petani, sehingga berpotensi mengancam keberlanjutan produksi gula nasional. Dengan masuknya gula impor, harga gula lokal bisa tertekan, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan petani tebu.

Selain itu, kebijakan impor yang tidak transparan seperti ini berisiko menimbulkan ketergantungan terhadap gula impor di masa depan. Dalam konteks ekonomi nasional, ketergantungan terhadap impor dapat melemahkan daya saing industri domestik, sehingga menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan Agung masih mendalami kasus ini dan menyatakan akan mengusut tuntas dugaan korupsi ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Abdul Qohar menekankan pentingnya proses hukum yang transparan agar masyarakat mendapatkan kejelasan terkait kasus ini. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bagaimana kebijakan impor yang tidak sesuai prosedur dapat berdampak langsung pada sektor-sektor yang terkait.

Kasus dugaan korupsi impor gula ini menjadi contoh konkret bagaimana keputusan kebijakan yang tidak mengikuti aturan bisa menimbulkan masalah yang merugikan berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat umum. Dengan adanya penetapan tersangka ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan adil dan transparan, sehingga kasus ini bisa menjadi pelajaran penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih baik ke depannya.