beritadigital.com Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD demi efisiensi anggaran. PDIP menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat melalui pemilu langsung adalah hal yang tidak bisa diabaikan.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan yang harus dihormati. Ia menilai, biaya Pilkada yang mahal bukan disebabkan oleh mekanisme pemilu langsung, melainkan hilangnya moral dan etika politik dari para kontestan pemilu.

Menurut Deddy, tingginya biaya politik muncul akibat praktik-praktik seperti money politic yang dilakukan oleh elite politik. Untuk itu, solusi bukanlah dengan menghilangkan pemilu langsung, melainkan dengan mengatur ulang tata kelola pemilu agar lebih berintegritas.

Deddy juga meminta agar pemangku kebijakan tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait wacana ini. Ia menekankan bahwa kedaulatan harus tetap berada di tangan rakyat, dan partai politik seharusnya membangun akar kuat di masyarakat, bukan mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi.

Presiden Prabowo sebelumnya mengusulkan Pilkada melalui DPRD dalam perayaan HUT Partai Golkar dengan alasan efisiensi anggaran, merujuk pada praktik di negara-negara seperti Malaysia dan Singapura. Namun, bagi PDIP, pemilu langsung adalah fondasi demokrasi yang tidak bisa digantikan.

Deddy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa PDIP akan mengkaji usulan ini lebih dalam sebelum menyampaikan sikap resmi.