Jaka menegaskan bahwa Inpres 1/2025 tidak hanya berlaku bagi kementerian dan lembaga pusat, tetapi juga untuk pemerintah daerah. Presiden meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk membatasi pengeluaran yang bersifat seremonial, seperti studi banding, pencetakan, seminar, forum diskusi (FGD), serta perayaan hari jadi daerah.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan bahwa Kemenkeu berkomitmen untuk menjalankan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah. Dalam acara Dialog Kemenkeu Satu di Magelang, Jawa Tengah, Suahasil menyebut bahwa kementeriannya siap menyesuaikan diri dengan kebijakan fiskal yang baru.

“Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri,” ujar Suahasil dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Dengan adanya pemangkasan anggaran yang cukup besar, Kemenkeu akan berfokus pada pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan produktif, memastikan program-program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara.

Redaksi beritadigital.com